Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2023 di Kabupaten Ende

Wabup Erik Membuka Pelaksanaan Kegiatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2023

Pemerintah Kabupaten Ende bekerjasama dengan BPKP Provinsi NTT menyelenggarakan Kegiatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2023. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Ende Erikos Emanuel Rede dan berlangsung di Aula Garuda Kantor Bupati Ende, Selasa (22/8-2023).

Dengan tema Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Desa Yang Berkelanjutan dan sub tema Akuntabilitas Keuangan Desa, kegiatan ini menghadirkan narasumber diantaranya Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Yohan, M.Si, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT Sofyan Antonius, Kasubdit Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa Kementerian Dalam Negeri Irham, S.H.,M.M, Plt. Kepala KPPN Kab. Ende Nurchasan dengan moderator Sekretaris Daerah Ende Dr.dr. Agustinus G. Ngasu, M.Kes, M.M.R.

Dikatakan Wabup Erik dalam sambutannya dihadapan para camat dan kepala desa dan peserta yang hadir, mengharapkan agar anggaran yang digelontorkan dapat benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan memastikan perencaan sesuai dengaan kebutuhan. Dan menurutnya dengan adanya kegiatan ini, seluruh pengelolaan keuangan di desa dapat di evaluasi.

Selanjutnya Wabup Erik berpesan untuk pembangunan infrastuktur di desa dapat langsung berdampak kepada masyarakat khususnya untuk pertumbuhan ekonomi di desa.

Kepada para kepala desa harap Wabup Erik untuk dapat mengikuti dengan baik kegiatan workshop ini dan kepada BPKP diminta untuk terus melakukan pendampingan, evaluasi dan arahan.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi bersama, pemateri pertama Ahmad Yohan, M.Si menyampaikan dana desa dialokasikan sesuai dengan kondisi seperti jumlah penduduk, luas wilayah serta kesulitan geografisnya suatu desa, dana tersebut diperuntukan untuk peyelenggarakan pemerintahan yang baik, pembangunan desa dan untuk pemberdayaan masyarakat. Dan menurutnya yang terpenting adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Oleh Karena dana desa bersumber dari APBN, maka tugas DPR untuk mengawasi jalannya pembangunan. Ahmad Yohan berpesan agar dana desa dapat dipergunakan dengan baik untuk mengentaskan kemiskinan. Diskusi dilanjutkan dengan pemateri lainnya.

Dikesempatan ini juga dilakukan penyerahan plakat dari BPKP NTT kepada Pemerintah Kabupaten Ende.
Kegiatan Workshop ini di diselenggarakan bagi para Camat dan para Kepala Desa, turut hadir juga para Staf Ahli Sekda Ende, Para Asisten, Pimpinan OPD juga undangan lainnya.

(dENsy/Kominfo)