Kampung Keluarga Berkulitas yang selama ini dikenal dengan Kampung Keluarga Berencana merupakan suatu kebijakan yang diambil sesuai dengan arahan dari Presiden Jokowi dimaksudkan untuk mengoptimalkan pengelolaan Kampung KB.
Sejak tahun 2020 Kampung Keluarga Berencana di rubah menjadi Kampung Keluarga Berkualitas hal ini dilakukan karena selama ini pengelolaan Kampung KB menjadi tugas dan tanggung jawab dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab/Kota dengan orientasi seputar KB, padahal seharusnya yang dilakukan adalah intervensi bersama dari semua sektor baik ekonomi , pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya.
Sekretraris Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende Dr. Mariane Evelyn Pani, M.P.H mewakili Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende menyampaikan hal ini saat membuka kegiatan Penguatan Kemitraan Kampung KB bertempat di Aula Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende, Rabu (12/04-2023).
Perubahan kampung keluarga berkualitas ini lebih meluas dan umum dimana bukan berpatokan mengajak masyarakat sebagai akseptor KB tetapi untuk membangun keluarga berkualitas dari berbagai sektor.
Tambah Dr. Evelyn Pani, dengan hadirnya Inpres No. 3 Tahun 2022 memberikan amanah kepada 13 Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan dan mengambil langkah-langkah secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk meningkatkan kualitas keluarga dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
Untuk itu dengan adanya Inpres ini semua sektor dapat bersinergi dalam berkegiatan.
Dengan adanya kegiatan ini harapnya, dapat menguatkan komitmen dan peran dari stakeholder dalam pelaksanaan program sehingga penyenggaraan kampung keluarga berkualitas Kab/Kota dapat berjalan dengan baik termasuk dengan program pemerintah untuk percepatan penurunan Stunting di kampung KB.
Disampaikan Dr. Evelyn Pani di Kabupaten Ende terdapat sebanyak 54 Kampung KB baik tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.
Hadir pada kegiatan ini OPD dari sektor terkait.
(dENsy/Kominfo)