Anggota Komisi X DPR RI Dr. Andreas Hugo Pareira Menyerahkan Sertifikat Beasiswa Program Indonesia Pintar Jalur Aspirasi DPR RI Bagi Pelajar di Kabupaten Ende

Serahkan Sertifikat Beasiswa Bagi 1.042 Pelajar di Ende, AHP Beri Pesan Kepala Sekolah Perhatikan Sungguh Data Dapodik

Anggota Komisi X DPR RI Dr. Andreas Hugo Pareira atau dikenal dengan AHP menyerahkan Sertifikat Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) jalur aspirasi DPR RI bagi pelajar tingkat SD, SMP dan SMA/SMK di Kabupaten Ende. Penyerahan sertifikat berlangsung di Aula SMK Katolik Yos Sudarso, Jalan Pahlawan Kota Ende, Jumat (21/7/2023).

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan yang mewakili Daerah Pemilihan NTT 1 (Flores, Lembata & Alor) itu, menyerahkan secara langsung sertifikat kepada 26 kepala sekolah, dengan total 1.042 siswa/i yang menerima program bantuan pendidikan tersebut.
Turut menyerahkan sertifikat tersebut adalah Bupati Ende Drs. Djafar H. Achmad, M.M, Anggota DPRD Ende Vinsensius Sangu, SH, disaksikan Wakil Ketua DPC PDIP Ende Bidang Kaderisasi dan Ideologi Heribertus Gani, S.Pd., para Kepala Sekolah penerima bantuan serta perwakilan guru yang hadir.

Dalam sambutannya, AHP menjelaskan bantuan Beasiswa PIP jalur aspirasi adalah program beasiswa kemitraan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan anggota Komisi X DPR RI diberikan kepada pelajar kurang mampu yang belum pernah mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) ataupun PIP regular dari pendataan melalui sekolah dan Dinas Pendidikan di daerah.
Melalui program ini, negara berupaya menekan angka putus sekolah yang masih cukup tinggi dan diharapkan juga dapat menarik kembali peserta didik yang sudah putus sekolah agar bisa kembali melanjutkan pendidikannya bahkan sampai ke tingkat Perguruan Tinggi.

AHP menuturkan bahwa kurang lebih satu dekade terakhir perkembangan teknologi yang begitu cepat ini termasuk di bidang pendidikan, mengharuskan guru dan Kepala Sekolah wajib menyesuaikan diri.

Pada kesempatan ini AHP menyampaikan pesan kepada para Kepala Sekolah agar sungguh memperhatikan data yang ada di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang merupakan penghubung antara pusat dan daerah.
“Kita harus mengikuti perkembangan itu. Itu semua kuncinya ada di Sistem Dapodik. Soal proses belajar mengajar kita di sekolah, usulan-usulan pembangunan fisik sekolah, termasuk soal PIP, itu semua melalui proses dilakukan Operator Dapodik. Semua yang diinput dan diupdate di situ, akan terekam di pusat”, ucapnya.

Dirinya mengingatkan akan pentingnya komunikasi antara Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab dengan operator yang mengetahui benar akan segala proses yang ada di sistem Dapodik.
“Ada Kepala Sekolah yang memberikan kepercayaan seluruhnya kepada operator. Sehingga ia tidak paham betul data di Dapodik, termasuk PIP Ini”, ujarnya.

Dirinya menyayangkan rendahnya data yang diusulkan untuk mengakses program beasiswa kepada siswa kurang mampu di berbagai jenjang pendidikan tersebut.
Diterangkannya, di tahun 2023 usulan dari Kabupaten Ende hanya berjumlah 26 sekolah dengan jumlah total siswa/i dari tingkat SD, SMP, SMA dan SMK sebanyak 1.042 orang. “Dengan jumlah 1.042 ini, siswa seharusnya lebih banyak yang diusulkan. Kuota yang disiapkan kita 40 ribu, yang sudah tersalurkan sekitar 20 ribuan. Jadi masih sekitar 19 ribu lebih yang harus disalurkan”, jelasnya.
Ia menyampaikan bahwa masih ada waktu di putaran kedua untuk memberi kesempatan tiap sekolah di daerah mengusulkan data siswa dimaksud. “Putaran kedua sekitar bulan Agustus dan September. Kami mengharapkan untuk para Kepala Sekolah memanfaatkan sungguh kesempatan ini untuk mengusulkan siswa/i yang belum menerima bantuan beasiswa PIP, baik jalur reguler maupun jalur aspirasi”, ucapnya.

Sementara itu, Bupati Ende Drs. Djafar H. Achmad, M.M menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi peran Anggota DPR DPR RI Dr. Andreas Hugo Pareira yang melalui komisi X, membidangi bidang Pendidikan-Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sudah membantu memperhatikan kualitas pendidikan di Kabupaten Ende. Dirinya berharap agar para Kepala Sekolah selalu membangun komunikasi dengan politisi Fraksi PDIP tersebut, tentang kebutuhan di bidang pendidikan melalui jalur aspirasi Komisi X DPR RI.

Dus.R/DiskominfoND